Dedi Mulyadi soal temuan KPAI: Baiknya tak koreksi, tapi ambil langkah

Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa seharusnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak hanya fokus pada mengoreksi program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga harus mengambil tindakan.

“Sewajarnya, arah KPAI hari ini seharusnya tidak sekadar mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk menangani masalah darurat,” ucap Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Senin, setelah bersama komisi anti-korupsi membahas realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

Pernyataan Dedi tersebut disampaikan sebagai tanggapan terhadap temuan KPAI yang menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program ini tidak dipilih berdasarkan asesmen dari psikolog profesional, melainkan hanya berdasarkan rekomendasi dari guru bimbingan konseling (BK). Ia juga mencatat bahwa 6,7 persen siswa mengaku tidak memahami alasan mereka mengikuti program ini.

“Yang seharusnya dilakukan oleh KPAI adalah mengambil langkah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh anak-anak remaja kita, apakah itu terkait dengan masalah di rumah atau di sekolah yang bisa berujung pada tindakan kriminal,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa KPAI dapat merancang program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk diberi pendidikan agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

“Jika KPAI terus menerus hanya menangani persoalan dasar seperti tempat tidur, maka masalah tersebut tidak akan terpecahkan,” tegasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa KPAI seharusnya dapat memperhatikan dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program dari Pemerintah Provinsi Jabar.

“KPAI bisa menyaksikan bahwa kemarin 39 anak sudah lulus, lihat bagaimana keadaan mereka, disiplin mereka, bahkan ada yang menangis sambil mencium kaki ibunya. Hal itu belum tentu mereka dapatkan dari pendidikan di sekolah,” tuturnya.

Sementara itu, dia menginformasikan bahwa pada cvtogel hari Selasa (20/5), sebanyak 273 siswa diperkirakan akan menyelesaikan program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar.

Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa Pemprov Jabar berniat untuk membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan di masa depan.